Antara Amanat Presiden dan Realitas Lapangan
Sejak awal, Presiden telah menegaskan satu pesan sederhana tapi fundamental: subsidi adalah instrumen keadilan sosial, bukan komoditas bisnis. Barang-barang kebutuhan rakyat seperti beras, gula, pupuk, minyak goreng, dan LPG 3 kg tidak boleh diperlakukan sama seperti barang dagangan biasa. Ia adalah mandat negara untuk memastikan rakyat kecil tetap bisa hidup layak.
Namun, di level implementasi, pesan Presiden ini seperti “menghilang di jalan”. Banyak direktur BUMN masih terjebak dalam pola pikir lama: memperlakukan distribusi subsidi sebagai transaksi bisnis murni. Mereka melihat siapa pun yang ingin jadi mitra harus tunduk pada logika untung-rugi, pembayaran tunai, dan mekanisme kaku ala korporasi.
Di sinilah letak persoalan. Padahal Presiden sudah memberi jalan keluar yang sangat jelas: Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai wadah rakyat untuk memastikan subsidi tepat sasaran.
KDMP: Basis Data dan Kekuatan Sosial yang Dimiliki Rakyat
Tidak ada satu pun lembaga, termasuk BUMN, yang punya akses lebih dekat ke rakyat desa dibanding koperasi. KDMP lahir dari akar rumput, beranggotakan langsung warga desa dan kelurahan. Dari sini, data penerima subsidi bisa dihimpun dengan rapi: siapa yang benar-benar membutuhkan pupuk, siapa yang berhak LPG 3 kg, siapa yang berhak minyak goreng, beras, hingga gula bersubsidi.
Data ini bukan sekadar angka di tabel Excel. Ia adalah daftar nama-nama anggota, dengan alamat jelas, status sosial-ekonomi, bahkan kondisi keluarga. Inilah data hidup yang hanya bisa dihasilkan lewat kedekatan sosial. Presiden tentu memahami hal ini: tanpa basis data dari KDMP, subsidi akan terus bocor ke tangan yang tidak berhak.
Tetapi anehnya, para direktur BUMN tidak melihat nilai strategis ini. Mereka sibuk dengan sistem distribusi lama yang berlapis-lapis dan penuh celah mafia.
Bayar Tunda: Inovasi Presiden yang Ditolak Logika Lama BUMN
Presiden mendorong konsep “bayar tunda”: BUMN menyalurkan barang subsidi ke KDMP terlebih dahulu, baru koperasi membayar setelah barang sampai ke anggota.
Skema ini sederhana tapi revolusioner. Ia membebaskan koperasi dari jebakan hutang bank. KDMP tidak perlu modal besar untuk memulai, cukup bermodalkan kepercayaan, data anggota, dan kedekatan sosial. Sistem ini menciptakan arus barang–uang yang sehat tanpa bunga, tanpa beban hutang.
Namun, justru di sinilah mental direktur BUMN diuji. Banyak yang menolak, dengan alasan prosedural: “kalau tidak cash, risiko terlalu besar”. Mereka lupa bahwa subsidi bukan soal risiko finansial, melainkan soal mandat sosial. Presiden ingin rakyat terbebas dari jerat tengkulak dan mafia, tetapi para eksekutor malah menutup telinga.
BUMN Harus Ingat: Mereka Bukan Pencetak Laba Semata
BUMN memang entitas bisnis, tetapi bukan korporasi biasa. Ia adalah badan usaha milik negara. Artinya, ada mandat ganda: efisiensi bisnis, tetapi juga keberpihakan sosial. Dalam konteks subsidi, mandat sosial harus lebih diutamakan.
Presiden ingin BUMN menjadi tangan panjang negara. Namun tangan itu tidak boleh berhenti di gudang Bulog, depot Pertamina, atau kios pupuk besar. Tangan itu harus benar-benar sampai ke dapur rakyat kecil. Dan jalurnya hanya bisa melalui KDMP.
Sayangnya, masih banyak direktur BUMN yang memandang KDMP sebagai beban, bahkan kompetitor. Padahal Presiden jelas menginginkan sinergi, bukan kompetisi. Subsidi bukan untuk diperebutkan, tetapi untuk dibagikan.
Mengapa KDMP Pasti Bisa Mandiri Tanpa Hutang?
Satu hal yang sering diremehkan para pejabat BUMN adalah modal sosial. KDMP punya kekuatan yang jauh melampaui modal finansial. Setiap warga penerima subsidi otomatis menjadi anggota koperasi. Ini artinya, arus barang subsidi langsung memperkuat basis keanggotaan dan loyalitas.
Dari distribusi subsidi, KDMP bisa mengembangkan unit usaha lain:
- Unit Simpan Pinjam → melindungi anggota dari rentenir.
- Gerai UMKM dan produk lokal → menampung hasil panen dan produksi warga.
- Layanan grosir desa → jadi pusat distribusi bukan hanya barang subsidi, tetapi juga barang kebutuhan harian lain.
Semua ini membuat KDMP mandiri. Tanpa hutang, tanpa modal dari luar. Cukup diberi akses barang, koperasi akan tumbuh menjadi lokomotif ekonomi desa.
Presiden tentu sudah melihat potensi ini. Tetapi lagi-lagi, para direktur BUMN seperti menutup mata.
Mafia Subsidi dan Kenyamanan Status Quo
Satu hal yang jarang diucapkan terang-terangan adalah ini: ada kenyamanan besar di balik sistem lama. Distribusi barang subsidi yang panjang, berlapis-lapis, justru memberi ruang bermain bagi para mafia.
BUMN mungkin enggan melepas pola lama karena terlalu banyak kepentingan yang sudah terlanjur bercokol. Jika distribusi dipusatkan ke KDMP, jalur mafia akan tertutup. Efisiensi meningkat, kebocoran berkurang. Tetapi bagi mereka yang selama ini menikmati celah itu, KDMP adalah ancaman.
Inilah kenapa para direktur BUMN terlihat lambat, bahkan enggan, merespons kehendak Presiden.
Pesan Presiden yang Perlu Digarisbawahi
Ada tiga inti pikiran Presiden yang harusnya sudah ditangkap, tetapi entah mengapa justru diabaikan:
- Subsidi bukan bisnis, melainkan amanah negara.
- KDMP adalah wadah rakyat untuk memastikan subsidi tepat sasaran.
- Bayar tunda adalah mekanisme sederhana agar koperasi mandiri tanpa hutang.
Jika tiga hal ini tidak dijalankan, maka jangan salahkan rakyat kalau subsidi tetap bocor, harga tetap mahal, dan mafia tetap berkuasa.
Himbauan Tegas kepada Presiden
Bapak Presiden yang kami hormati, saatnya Bapak memberi perintah tegas kepada Menteri BUMN dan seluruh direktur di bawahnya. Jangan biarkan mereka terus-menerus memperlambat atau bahkan menyimpangkan kehendak Presiden.
Jika perlu, lakukan evaluasi terhadap direktur BUMN yang tidak mau menyesuaikan diri dengan arah kebijakan ini. Jangan biarkan posisi strategis diisi orang-orang yang lebih mementingkan angka laba daripada amanah rakyat.
Bapak Presiden sudah menyiapkan peta jalan: KDMP, data anggota, skema bayar tunda. Tinggal bagaimana kehendak ini dijalankan dengan disiplin. Tanpa ketegasan Bapak, kebijakan ini akan terus diputarbalikkan oleh kepentingan lama.
Penutup: Jangan Biarkan Pesan Presiden Hilang di Jalan
Subsidi adalah wajah negara di mata rakyat kecil. Jika wajah itu buruk karena salah kelola, maka hilanglah kepercayaan rakyat. KDMP adalah instrumen sederhana untuk memperbaiki wajah itu.
BUMN harus berhenti bersikap arogan, berhenti memperlakukan KDMP sebagai mitra bisnis biasa. Sudah saatnya mereka menunduk, mendengar, dan menjalankan kehendak Presiden.
Kalau tidak, bukan hanya koperasi yang dirugikan, tapi juga rakyat kecil yang semakin lama menunggu janji kesejahteraan. Presiden sudah memberi arah, jangan biarkan para direktur menutup mata dan telinga.
