Di grup WhatsApp Forum KMP, beberapa hari ini obrolan terasa semakin panas. Bukan soal kuota internet atau jadwal pendampingan, melainkan perkara yang jauh lebih besar: pembangunan fisik gudang dan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Para KMP—yang sehari-hari berada di lapangan, merasakan langsung kegelisahan para Kepala Desa, Sekdes, BPD, hingga tokoh desa—melihat bahwa ada benang kusut yang perlu segera diurai sebelum semakin mengencang.
Semangat memperkuat ekonomi desa lewat koperasi sejatinya mendapat dukungan penuh. Namun caranya, mekanismenya, dan tata kelolanya, inilah yang menjadi sorotan terbesar. “Jangan sampai koperasinya bagus di konsep, tapi ribut di pondasi,” begitu salah satu pegiat desa berseloroh di grup.
Masalah RAB: “RAB-nya di mana, Mas?”
Dari sekian banyak diskusi, satu hal yang paling kencang bergaung adalah soal transparansi Rencana Anggaran Biaya (RAB). Semua orang berbicara hal yang sama: angka ada, tapi dokumennya tak sampai ke meja desa.
Agrinas menyampaikan bahwa biaya pembangunan gudang dan gerai standar 20 x 30 meter mencapai sekitar Rp 1,658 miliar. Namun di lapangan, desa yang menyediakan tanah justru tidak menerima RAB terperinci. Pengadaan, pengawasan, hingga konstruksi semuanya dipegang terpusat. Desa hanya diminta menyediakan lahan clear and clean. Sisanya, “biar kami yang urus.”
Masalahnya, kata teman-teman KMP di grup, ketika nanti bangunan menjadi aset desa, maka nilai perolehannya wajib masuk pembukuan. Tanpa RAB jelas, desa bisa kesulitan mencatat aset, menetapkan biaya penyusutan, bahkan saat harus mempertanggungjawabkan aset tersebut kepada inspektorat.
Di beberapa kabupaten, total anggaran disebut mencapai Rp 3 miliar karena termasuk kendaraan dan isi gerai. Di tempat lain, hanya Rp 1 miliar untuk fisik bangunan saja. Perbedaan angka yang terlalu jauh ini membuat Pemdes bingung—angka mana yang harus dipegang?
“Jangan-jangan nanti yang nanya bukan lagi desa, tapi auditor,” celetuk seorang KMP sambil menambahkan emoji geleng-geleng.
Beban Lahan dan Pekerjaan Awal
Akumulasi keresahan bertambah ketika sejumlah desa justru ikut menanggung biaya persiapan lahan. Ada yang diminta meratakan tanah, membersihkan area, atau mengurug tanah sebelum bangunan masuk tahap konstruksi. Padahal seluruh pembangunan diklaim telah ditanggung lewat skema pembiayaan pusat.
“Aneh, kalau semua anggaran sudah disiapkan, kok desa masih harus nombok?” ujar KMP dari Jawa Tengah dalam diskusi malam. Pertanyaan itu menggantung, dan tak ada jawaban resmi yang muncul di forum.
Keterlibatan TNI: Efisiensi atau Overreach?
Keterlibatan TNI di daerah sebagai pengawas dan penggerak pelaksanaan pembangunan juga menjadi topik sensitif dalam obrolan Forum KMP.
Di satu sisi, desa merasa terbantu karena pekerjaan menjadi lebih cepat. Di sisi lain, banyak yang menilai situasi ini seperti kembali ke era lama: ruang sipil dipandu terlalu dekat oleh institusi militer. Beberapa pegiat menyebut fenomena ini sebagai “Abri Masuk Microsite”, sindiran halus terhadap meluasnya peran non-perang TNI dalam urusan sipil.
Yang dikhawatirkan bukan sekadar hadirnya TNI, tetapi bagaimana ini mempengaruhi keputusan desa. Banyak Kades merasa tidak leluasa bertanya atau meminta klarifikasi teknis. Padahal, urusan anggaran dan aset adalah ranah yang sangat sipil dan penuh risiko hukum jika keliru.
Dana Desa Digerus: “Desa Kebagian Berapa, Pak?”
Diskusi makin serius ketika masuk pada isu pendanaan. Pinjaman untuk pembangunan KDKMP dibayar dengan memotong dua pertiga Dana Desa. Artinya, rata-rata desa hanya mengelola sekitar Rp 273 juta setahun untuk program lain.
Teman-teman KMP menilai ini sebagai ironi besar. Desa dituntut maju, tetapi anggarannya dipersempit. Banyak yang khawatir program wajib seperti PAUD, Posyandu, infrastruktur dasar, hingga pemberdayaan ekonomi lain akan terpangkas.
“UU Desa bilang minimal 70% untuk pembangunan dan pemberdayaan, tapi sekarang desa cuma kebagian recehan,” tulis seorang KMP dari Sumatera.
Kondisi ini membuat posisi Kades semakin rentan. Mereka harus melaksanakan program pusat, tetapi jika ada masalah hukum di kemudian hari, mereka pula yang berada di barisan depan.
Desa: Subjek atau Objek?
Di grup WA, muncul satu pertanyaan reflektif yang membuat semua diam sejenak: “Desa ini subjek pembangunan atau cuma objek proyek?”
Pertanyaan itu menuai banyak jempol biru.
Keresahan terbesar bukan pada gudangnya, bukan pada gerainya. Tapi pada cara pembangunan itu diputuskan dan dijalankan. Desa merasa kehilangan ruang untuk merencanakan sesuai konteks lokal. Semuanya seragam, semua sudah disiapkan dari atas. Padahal realitas tiap desa berbeda: kebutuhan, kondisi lahan, potensi ekonomi, hingga tata ruang.
Kalau desa dipaksa memakai baju dengan ukuran yang sama, bagaimana bisa bergerak lincah?
Saatnya Bicara, Bukan Diam
Forum KMP sepakat: ini bukan soal menolak program. Ini soal memastikan program berjalan benar, tidak menimbulkan masalah hukum, dan benar-benar membawa manfaat ekonomi bagi warga desa.
Tuntutan yang muncul sederhana:
- RAB harus dibuka.
- Regulasi harus final.
- Desa harus dilibatkan sejak awal.
- Dana Desa harus tetap menjaga marwah pembangunan desa.
Gudang dan gerai KDKMP semestinya menjadi simbol kedaulatan ekonomi desa. Tapi tanpa transparansi dan tata kelola yang sehat, bangunan kokoh itu bisa berubah menjadi gudang masalah.
Para KMP di grup WA sepakat: lebih baik bersuara hari ini daripada sibuk membela diri di masa depan. Semoga suara akar rumput ini sampai ke meja pengambil kebijakan karena di titik ini, desa tidak sedang mencari siapa yang benar, tetapi bagaimana semua bisa berjalan dengan benar.
