Di tengah hiruk pikuk sejarah ekonomi Indonesia, terdapat sebuah nama yang kiprahnya sering luput dari sorotan utama, namun warisannya terasa hingga ke pelosok desa hari ini: Raden Mas Margono Djojohadikusumo. Ia bukan hanya dikenal sebagai tokoh pendiri Bank Negara Indonesia (BNI) yang menjadi simbol kedaulatan ekonomi, tetapi juga sebagai seorang birokrat dan pejuang yang mendedikasikan hidupnya untuk cita-cita ekonomi kerakyatan melalui koperasi, khususnya koperasi di tingkat desa.
Sosok Margono, kakek dari Presiden Prabowo Subianto, adalah perpaduan unik antara seorang bangsawan priyayi yang mengenyam pendidikan kolonial Eropa dan seorang nasionalis sejati yang memilih berpihak pada nasib rakyat kecil dan potensi desa.
Mutiara di Tengah Lintah Darat: Koperasi Pra-Kemerdekaan
Untuk memahami peran Margono, kita harus kembali ke masa Hindia Belanda. Pada masa itu, rakyat pribumi, terutama petani dan priyayi miskin, tercekik oleh sistem perkreditan yang diisi oleh lintah darat (rentenir) dan lembaga keuangan kolonial yang hanya melayani kepentingan Belanda.
Gerakan koperasi, yang diinisiasi oleh tokoh-tokoh lokal seperti R. Aria Wiriaatmadja di Purwokerto (1896) dengan model koperasi simpan pinjam, adalah respons swadaya murni dari rakyat. Namun, gerakan ini perlu pengakuan dan pendokumentasian.
Di sinilah peran Margono bermula. Setelah mengenyam pendidikan di OSVIA dan bekerja di Jawatan Perkreditan Rakyat (Volkscredietwezen) sejak 1917, Margono adalah salah satu dari sedikit putra pribumi yang berhasil menduduki jabatan penting di lembaga keuangan kolonial. Posisi ini memberinya dua hal krusial: pemahaman mendalam terhadap sistem keuangan dan perkreditan, serta kesadaran tajam akan ketidakadilan struktural yang dialami rakyat pribumi.
📝 Sepuluh Tahun Koperasi: Biografi Gerakan di Lapangan
Peran Margono tidak hanya di belakang meja. Sebagai pejabat yang bertugas melakukan pendataan dan pengawasan koperasi pribumi dari tahun 1930 hingga 1940, ia berkeliling dan melihat langsung bagaimana koperasi rakyat—terutama koperasi kredit dan lumbung desa—berjuang melawan keterbatasan modal dan regulasi kolonial yang diskriminatif.
Pengalaman lapangan ini ia tuangkan dalam karyanya yang monumental, “Sepuluh Tahun Koperasi (1930–1940)”.
Buku ini bukan sekadar laporan statistik; ia adalah refleksi filosofis dan praktis tentang:
- Potensi Desa: Margono meyakini bahwa rakyat desa adalah landasan dan basis dari masyarakat Indonesia. Kesejahteraan nasional tidak mungkin tercapai tanpa memajukan ekonomi desa melalui organisasi mandiri seperti koperasi.
- Kemandirian Ekonomi: Ia melihat koperasi sebagai alat politik-ekonomi untuk melawan hegemoni kolonial. Koperasi adalah wujud konkret dari demokrasi ekonomi yang tidak memisahkan akses rakyat terhadap keputusan politik dan ekonomi—sebuah peletak dasar awal dari gagasan Demokrasi Pancasila di sektor ekonomi.
Melalui buku ini, Margono mendokumentasikan secara rinci perkembangan 574 koperasi pribumi yang tercatat hingga tahun 1939, lengkap dengan jumlah anggotanya yang mencapai lebih dari 52.000 jiwa. Ini adalah bukti bahwa semangat berkoperasi sudah mendarah daging dalam jiwa bangsa jauh sebelum Indonesia merdeka.
🏦 Dari Koperasi Desa ke Bank Negara: Simbol Kedaulatan
Kiprah Margono tidak berhenti pada pendokumentasian koperasi. Begitu Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, beliau menyadari bahwa kemerdekaan politik harus ditopang oleh kedaulatan ekonomi.
Dalam kondisi negara yang baru lahir dan De Javasche Bank (milik Belanda) yang berusaha mengacaukan ekonomi, Margono tampil dengan gagasan radikal: Indonesia harus memiliki bank sentral sendiri.
Pada 5 Juli 1946, lahirlah Bank Negara Indonesia (BNI), dan Margono Djojohadikusumo diangkat sebagai Direktur Utama pertamanya.
BNI, di bawah kepemimpinan beliau, menjalankan peran ganda:
- Bank Sentral: Mengambil alih tugas perbankan dan keuangan yang penting bagi negara.
- Penerbit ORI: BNI, atas inisiasi Margono, memimpin pencetakan dan peredaran mata uang resmi pertama Republik Indonesia, Oeang Republik Indonesia (ORI). ORI bukan hanya alat tukar, tetapi simbol paling nyata dari kemandirian dan kedaulatan ekonomi bangsa.
Dengan demikian, Margono melengkapi perjuangannya: jika koperasi adalah jantung ekonomi rakyat di tingkat desa, maka BNI adalah jantung sistem keuangan nasional di tingkat negara. Keduanya adalah dua sisi mata uang yang sama-sama diperjuangkan untuk kemandirian bangsa.
💡 Warisan yang Abadi untuk Patriot Desa
Meskipun dalam sejarah modern sering terjadi perdebatan akademis antara dirinya dengan Mohammad Hatta mengenai predikat ‘Bapak Koperasi’, yang jelas adalah bahwa Margono adalah Pelopor Semangat Berkoperasi yang otentik dan memiliki jejak birokrasi, dokumentasi (melalui bukunya), dan implementasi di lapangan yang sangat nyata.
Bagi kita yang berkutat pada pengembangan potensi desa dan koperasi saat ini, seperti yang diwujudkan melalui Koperasi Komunitas Desa (Kode) Indonesia, warisan Margono Djojohadikusumo adalah semangat yang tak boleh padam:
Koperasi adalah syarat mutlak kesejahteraan rakyat. Koperasi di desa bukan sekadar unit bisnis, melainkan pondasi kemandirian, demokrasi, dan patriotisme ekonomi yang harus terus kita hidupkan.
Pemikiran Margono tetap relevan: memajukan desa berarti memperkuat koperasi, dan memperkuat koperasi berarti memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia.
