Dulu, Bung Karno bertemu dengan seorang petani kecil bernama Marhaen di Bandung Selatan. Ia punya sebidang tanah, cangkul, dan harapan. Tapi hidupnya tetap tak sejahtera. Dari situlah lahir ajaran Marhaenisme — semangat pembebasan ekonomi rakyat kecil dari cengkeraman kapitalisme dan feodalisme.
Hari ini, puluhan tahun kemudian, jutaan “Marhaen” tinggal di desa-desa Nusantara. Mereka petani, peternak, nelayan, pengrajin, penenun, pedagang kecil, dan pengelola UMKM. Mereka punya tanah, punya benih, punya semangat. Tapi tetap hidup di bawah bayang-bayang tengkulak, kartel pangan, dan konglomerat kota.
Kini tiba saatnya desa bangkit. Lewat koperasi desa (Kopdes), BUMDes, BUMP, dan kelompok tani (Poktan) — desa tidak hanya menjadi obyek pembangunan, tetapi pelaku utama ekonomi nasional. Dan dari sinilah lahir satu istilah baru: Konglomerasi Desa — suatu jalan baru untuk membumikan Marhaenisme di era digital.
Konglomerasi desa adalah upaya sadar untuk membangun kekuatan ekonomi kolektif, berbasis gotong royong dan teknologi, serta dikendalikan oleh rakyat desa sendiri. Ini adalah bentuk baru dari perjuangan ekonomi yang merdeka dan berdaulat, sesuai dengan amanat konstitusi dan semangat revolusi.
Konglomerasi Desa Sebagai Praksis Marhaenisme
Konglomerasi desa bukan sekadar kumpulan usaha. Ini adalah desain besar ekosistem ekonomi rakyat yang saling menopang. Dalam struktur ini, setiap entitas usaha desa — mulai dari BUMDes, Koperasi Desa, BUMP, hingga Poktan — tidak berjalan sendiri, tapi saling terkoneksi dalam satu jaringan produksi dan distribusi.
– BUMDes mengelola air minum, pasar desa, penginapan, dan pariwisata.
– Koperasi desa mengatur simpan pinjam, distribusi LPG subsidi, sembako murah, dan digitalisasi layanan ekonomi desa.
– Poktan dan BUMP mengatur pertanian dari hulu ke hilir: menyediakan benih, pupuk, alat pertanian, hingga membeli dan memasarkan hasil panen petani.
Lembaga seperti KODE Indonesia hadir sebagai jembatan manajerial — membangun sistem manajemen bersama, mendampingi perencanaan usaha, hingga menyusun strategi ekspansi desa-desa dalam jaringan konglomerasi nasional.
Kopdes Merah Putih, misalnya, bukan hanya koperasi simpan pinjam. Ia hadir sebagai entitas distribusi LPG 3 kg langsung ke masyarakat, menjadi offtaker hasil pertanian, mengelola sembako, dan menjalankan e-commerce desa. Bahkan ke depan, Kopdes bisa membentuk unit usaha kreatif, jasa logistik, hingga layanan pembayaran digital.
BUMDes tak lagi hanya mengelola aset desa, tapi menjadi operator pasar digital, produsen pupuk organik, pengelola air minum dalam kemasan lokal, dan pengembang wisata berbasis masyarakat. Dengan integrasi data dan sistem, produk dari satu desa bisa masuk ke desa lain — atau langsung ke pasar kota.
Digitalisasi jadi bagian penting dari transformasi ini. Lewat aplikasi koperasi, sistem e-logistik, dan platform digital, desa kini bisa membangun supply chain sendiri. Teknologi menjadi alat pembebasan, bukan penindasan.
Konglomerasi desa bukan kapitalisme desa. Ini adalah marhaenisme digital. Rakyat punya usaha, rakyat punya sistem, rakyat punya data, rakyat punya kedaulatan.
Penutup
Jika dulu Bung Karno berkata, “Politik tanpa ekonomi adalah omong kosong,” maka hari ini kita harus berkata, “Desa tanpa konglomerasi adalah rakyat tanpa kedaulatan.”
Konglomerasi desa adalah versi konkret dari Marhaenisme di era modern. Ia tidak lagi sekadar gagasan politis, tapi telah menjelma jadi koperasi LPG, BUMDes digital, jaringan tani, dan holding usaha desa yang saling menopang dan saling menguatkan.
Kini, perjuangan tidak lagi hanya di mimbar politik, tapi di pasar desa, warung Kopdes, gudang BUMP, dan aplikasi digital desa. Revolusi ekonomi dimulai dari akar, dari sawah, dari rumah produksi rakyat — dengan manajemen cerdas, kolaborasi lintas desa, dan akses terhadap teknologi.
Jika 75 ribu lebih desa di Indonesia bersatu dalam jaringan konglomerasi desa yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat, maka bangsa ini tidak lagi ditentukan oleh konglomerat di kota. Ia akan ditentukan oleh rakyat desa yang mandiri, sejahtera, dan merdeka.
Inilah saatnya membumikan cita-cita proklamator. Bukan sekadar mengenang Marhaen, tapi menghidupkannya dalam bentuk koperasi energi, pasar tani digital, industri desa berbasis komunitas, dan ekosistem ekonomi gotong royong.
Konglomerasi desa bukan impian. Ia adalah jalan. Jalan baru menuju kedaulatan ekonomi rakyat.
- Inspirasi dari Luar Negeri: Tiongkok, India, dan Korea Selatan
Konglomerasi desa Indonesia bisa belajar banyak dari negara-negara Asia lain. Di Tiongkok, konsep “Township and Village Enterprises (TVEs)” menjadikan desa-desa sebagai motor ekonomi nasional dengan industri pengolahan, energi, dan kerajinan skala desa. India punya koperasi besar seperti Amul, yang menyatukan jutaan peternak sapi dalam satu sistem pengolahan dan distribusi susu. Korea Selatan punya “Nonghyup” — koperasi nasional petani yang sangat kuat, beroperasi di bidang pertanian, perbankan, bahkan ritel.
Jika Indonesia mampu membangun koperasi desa yang terhubung, punya skala ekonomi besar, dan dikelola secara profesional, maka bukan mustahil kita bisa menyaingi model-model tersebut — dengan semangat gotong royong khas Nusantara.
- Digitalisasi Desa: Marhaenisme Abad 21
Teknologi telah menjadi alat pembebasan baru. Kini, melalui platform digital, warga desa bisa memasarkan produknya langsung ke konsumen, mengatur distribusi LPG secara transparan, dan mencatat semua transaksi dalam sistem keuangan koperasi. Teknologi memotong jalur mafia, tengkulak, dan rente birokrasi.
Kopdes bisa memiliki aplikasi kas koperasi, pasar online lokal, dan sistem keanggotaan digital. BUMDes bisa memiliki platform informasi wisata, pemesanan produk UMKM, hingga layanan logistik desa-ke-desa. Semua itu menjadi bagian penting dari ekosistem konglomerasi desa.
- Pelibatan Generasi Muda dan Perempuan Desa
Marhaenisme modern tidak bisa meninggalkan generasi muda dan perempuan. Justru merekalah ujung tombak keberhasilan ekonomi desa masa depan. Kaum muda desa bisa menjadi pengelola startup pertanian, digital marketer produk desa, atau operator teknologi finansial lokal. Perempuan bisa mengelola dapur bersama, koperasi sayur, atau bahkan holding warung digital.
Dengan pelatihan dan peningkatan kapasitas, konglomerasi desa bisa menjadi wadah besar bagi inklusi sosial dan ekonomi — tidak hanya bagi elite desa, tetapi seluruh warga yang punya semangat dan kreativitas.
- Skema Terpadu: Kopdes, BUMDes, Poktan, BUMP dalam Ekosistem Desa
Bayangkan satu desa memiliki koperasi yang melayani kebutuhan sehari-hari warga: sembako, gas, simpan pinjam. Di saat yang sama, BUMDes mengelola unit usaha air, wisata, dan pengolahan limbah. Poktan menanam padi dan sayur, sementara BUMP membeli hasilnya dan menjual lewat aplikasi desa.
Semua ini bisa terhubung: satu sistem akuntansi, satu manajemen stok, satu ekosistem distribusi. Inilah yang disebut konglomerasi desa. Bukan berarti semua dilebur, tapi disinergikan secara terstruktur. Desa menjadi kuat, mandiri, dan cerdas secara ekonomi.
- Konstitusi Mendukung, Sejarah Menuntut
Pasal 33 UUD 1945 dengan tegas menyebut bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.” Ini bukan sekadar teks hukum, tapi landasan moral ekonomi bangsa. Sistem koperasi, ekonomi kerakyatan, dan gotong royong desa adalah pengejawantahan langsung dari cita-cita tersebut.
Maka, membangun konglomerasi desa bukan hanya soal strategi ekonomi, tapi juga pemenuhan amanat sejarah. Kita sedang melanjutkan perjuangan kemerdekaan, dalam bentuk baru: memerdekakan ekonomi rakyat.
Dari semua itu, kita sadar satu hal: desa bukanlah beban negara, tapi justru aset masa depan. Selama ini kita melihat desa dari kaca mata kota — padahal kekuatan desa justru ada pada jaringannya yang alami, semangat gotong royongnya yang otentik, dan kemampuan bertahan di tengah krisis.
Kini, dengan menyusun langkah-langkah sistematis melalui koperasi, BUMDes, dan unit-unit usaha warga, kita bukan sekadar membangun ekonomi desa — kita sedang menciptakan kekuatan ekonomi nasional yang berakar kuat. Bukan dari pusat, tapi dari pinggiran. Bukan oleh elite, tapi oleh rakyat. Bukan dalam bentuk janji, tapi dalam bentuk aksi.
Mari jadikan konglomerasi desa bukan hanya istilah baru, tapi gerakan nyata. Gerakan yang menyatukan ribuan desa dalam satu arah — menuju kedaulatan, kesejahteraan, dan kejayaan rakyat Indonesia.
S. Purwanto, Pegiat desa ini lahir di Kutai Kartanegara. Sempat beberapa tahun di Semarang, Kini tinggal menetap di Sampit. Artikel, Puisi, Cerpen, tentang Pertanian di Gambut, kehidupan transmigrasi, BUMdes, mengalir lewat@KompasianaDesa.Ia bangkit dan mulai menulis dari pekatnya Belantara Gambut-yang menyimpan harapan dan kisah pejuang ekonomi keluarga yang kerap luput dari sorotan. Sebuah Novella, Pelita di Belantara Gambut salah satu suaranya bagi mereka yang hidup di pinggiran, namun menyala dalam diam
