Dana Desa dalam Arah Baru
Transformasi arah kebijakan Dana Desa memasuki babak baru seiring terbitnya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Dalam berbagai forum kebijakan, termasuk webinar yang diselenggarakan PKN STAN bersama Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Pembangunan Desa, terungkap bagaimana pemerintah pusat mendorong penggunaan Dana Desa tahap dua sebagai modal awal pembentukan koperasi desa. Koperasi ini menjadi instrumen strategis penguatan ekonomi warga sekaligus upaya aktualisasi Pasal 33 UUD 1945 di tingkat desa.
Skema Bisnis KDMP: Dari Dana Desa Menuju Usaha Berkelanjutan
Jaka Sucipta, Direktur Dana Desa, memaparkan bahwa koperasi desa tidak cukup hanya dibentuk secara administratif. Harus ada model bisnis yang menjamin keberlanjutan koperasi. Pemerintah mendorong koperasi memiliki usaha inti seperti toko sembako, LPG, agen pupuk, layanan Brilink, hingga pengelolaan hasil pertanian lokal. Model ini diharapkan menghasilkan pendapatan koperasi yang cukup untuk mencicil pinjaman pembiayaan dari Himbara melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga subsidi.
Dengan simulasi pinjaman sebesar Rp2,5 miliar, tenor 10 tahun, dan bunga efektif dua persen, koperasi ditargetkan mencicil sekitar Rp300 juta per tahun. Maka, pendapatan minimal koperasi harus mencapai Rp480 juta per tahun agar mampu memenuhi kewajiban keuangan sekaligus tetap memberikan SHU bagi anggota. Skema ini diperkuat dengan skema intercept atau pemotongan Dana Desa tahap berikutnya jika koperasi gagal membayar cicilan dari hasil usahanya.
Dukungan Regulasi dan Pendanaan Awal
Pembentukan koperasi tidak terlepas dari proses hukum dan kelembagaan. Surat Edaran Mendagri dan Menteri Keuangan memperjelas bahwa Dana Desa tahap dua bisa digunakan untuk biaya akta notaris, rapat-rapat pembentukan, serta penyertaan modal awal KDMP. Pemerintah daerah pun didorong untuk menyertakan anggaran dari APBD bagi kelurahan yang tidak memiliki Dana Desa.
Bagi desa-desa yang telah menyusun dan menetapkan APBDes sebelum terbitnya kebijakan ini, ada mekanisme perubahan penjabaran APBDes sebagai solusi untuk menyesuaikan anggaran. Hal ini dijelaskan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang memungkinkan revisi dilakukan lebih dari satu kali apabila ada kebijakan baru dari pemerintah pusat.
Proses Penyaluran Dana Desa Tahap Dua: Syarat Teknis dan Strategi
Mohamad Zaki dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Banten memaparkan secara rinci tahapan teknis pencairan Dana Desa tahap dua. Setiap desa wajib menyampaikan laporan realisasi penyerapan Dana Desa tahap satu minimal 60 persen dan capaian output minimal 40 persen. Selain itu, desa juga harus mengunggah dokumen pendukung seperti:
- Surat pernyataan komitmen dukungan APBDes terhadap KDMP,
- Akta pendirian koperasi atau minimal bukti penyampaian dokumen ke notaris.
Semua dokumen ini dikirim melalui aplikasi OM-SPAN dan diverifikasi oleh KPPN setempat. Proses ini harus dijalankan secara disiplin agar tidak terjadi keterlambatan penyaluran.
Progres Provinsi Banten: Dari Musdes ke Badan Hukum
Provinsi Banten menjadi salah satu contoh daerah dengan progres tinggi. Dari 1.237 desa, hampir seluruhnya telah menyelenggarakan musyawarah desa khusus (Musdesus) untuk membentuk KDMP. Hingga akhir Mei 2025, lebih dari 657 koperasi telah berbadan hukum. Capaian ini menunjukkan antusiasme dan kesiapan desa dalam menindaklanjuti arahan Presiden.
Namun, masih terdapat tantangan seperti keterbatasan dana kelurahan, konflik internal desa, serta perbedaan interpretasi atas regulasi. Pemerintah pusat menegaskan bahwa kelurahan yang tidak memiliki Dana Desa tetap dapat memperoleh dukungan dari APBD kota atau kabupaten, karena status kelurahan adalah bagian dari struktur pemerintahan daerah.
Respons dan Pertanyaan Lapangan: Dinamika di Desa
Forum diskusi juga membuka ruang tanya-jawab. Beragam pertanyaan muncul, di antaranya:
- Apakah desa yang tidak membentuk KDMP akan kehilangan alokasi Dana Desa? Jawabannya: tidak. Alokasi tetap ada, tetapi tidak bisa dicairkan untuk tahap dua jika syarat pendirian koperasi belum terpenuhi.
- Berapa besaran Dana Desa yang harus dialokasikan untuk modal awal koperasi? Tidak ada angka pasti. Besaran ditentukan melalui asesmen masing-masing desa berdasarkan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- Apakah akta pendirian koperasi wajib discan? Ya. Minimal bukti penyampaian dokumen ke notaris yang dibutuhkan, tetapi jika sudah ada akta resmi, justru lebih baik.
- Apakah ada solusi untuk perubahan APBDes yang telah disahkan? Bisa dilakukan perubahan penjabaran terlebih dahulu, kemudian dimasukkan dalam perubahan APBDes reguler.
- Apa yang dilakukan jika Dana Desa tahap dua sudah terlanjur dicairkan sebelum kebijakan KDMP muncul? Pemerintah mengatur agar revisi tetap bisa dilakukan, termasuk melalui perubahan APBDes dan penggunaan Dana Desa tahap berikutnya.
Mitigasi Risiko dan Peringatan atas Praktik Koruptif
Salah satu catatan penting yang disampaikan adalah perlunya mitigasi risiko. Pemerintah mengingatkan seluruh pemangku kepentingan desa agar tidak menjadikan Dana Desa sebagai “uang turun dari langit.” Dana ini merupakan milik rakyat yang harus dikelola akuntabel, transparan, dan bebas dari korupsi.
Integrasi data antara aplikasi Omspan dan sistem keuangan desa juga ditekankan agar pencairan dan pelaporan dapat dilakukan lebih cepat dan akurat. Pemerintah daerah, khususnya inspektorat dan dinas pemberdayaan masyarakat desa, diminta aktif memantau dan melakukan evaluasi terhadap capaian output serta penggunaan Dana Desa.
Catatan dan Masukan dari Lapangan: Konsistensi Regulasi Diharapkan
Dari peserta diskusi, terutama yang berasal dari Desa Temedak, Bengkulu, muncul masukan penting: perlunya konsistensi kebijakan. Perubahan regulasi di tengah jalan kerap menyulitkan desa, terutama saat APBDes dan RPJMDes telah ditetapkan. Pemerintah pusat diharapkan lebih antisipatif dan menyelaraskan waktu penerbitan regulasi agar tidak menimbulkan kebingungan administratif.
Penutup: Momentum Emas Penguatan Koperasi Desa
Diskusi ini menjadi titik penting dalam pemahaman bersama bahwa koperasi desa bukan sekadar instruksi kebijakan, tetapi jalan panjang menuju kemandirian ekonomi desa. Dukungan Dana Desa hanyalah batu loncatan. Keberhasilan koperasi sangat ditentukan oleh partisipasi warga, kualitas manajemen, serta pendampingan berkelanjutan.
Dengan kombinasi kebijakan yang tepat, mekanisme pelaksanaan yang jelas, serta semangat gotong royong desa, Koperasi Merah Putih berpotensi menjadi pondasi ekonomi kerakyatan yang memperkuat keutuhan NKRI dari akar rumput.
